Jakarta, Menkokesra.go.id : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginginkan adanya aturan agar standar kelayakan bangunan terutama gedung bertingkat di daerah rawan gempa dan bencana alam lainnya segera dirumuskan dan dijalankan.

RUMGA KEPRESIDENAN/ABROR RIZKI

 

KESEDIHAN PRESIDEN:  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meninjau lokasi gempa di Padang, Sumatera Barat, Kamis (1/10). Presiden pun nampak sedih melihat kenyataan ini. Tampak di latar belakang Menko Kesra Aburizal Bakrie dan Mensesneg Hatta Rajasa (kanan)

KESRA -- 2 OKTOBER:  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginginkan adanya aturan agar standar kelayakan bangunan terutama gedung bertingkat di daerah rawan gempa dan bencana alam lainnya segera dirumuskan dan dijalankan.

Ketika meninjau dampak posko penanganan gempa di Balai Kota Pariaman, Sumbar, Jumat (2/10), Presiden memberikan arahan kepada pejabat daerah setempat.

Dalam arahannya itu, Presiden menuturkan pengamatannya bahwa banyak bangunan yang runtuh adalah gedung berlantai lebih dari satu. "Harus dikeluarkan peraturan ketat, apakah berupa PP atau Perda. Mensesneg ada di sini, Seskab juga, segera siapkan bersama Menteri PU, Menteri Perumahan Rakyat, untuk mengeluarkan aturan sertifikasi syarat-syarat bangunan bertingkat di daerah rawan gempa," katanya.

Menurut Presiden, banyak bangunan publik yang berlantai tingkat seperti pusat perbelanjaan, sekolah, dan gedung pemerintah yang selalu dipenuhi oleh masyarakat.

"Bayangkan kalau bangunan itu tidak kuat, tidak diuji, tidak tahan gempa. Oleh karena itu harus ada sertifikat yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan," kata Presiden.

Presiden mengatakan persyaratan kelayakan gedung bertingkat itu nantinya akan dikeluarkan dan berlaku untuk seluruh Indonesia, terutama di daerah rawan gempa.

Presiden dalam arahannya juga mengatakan perlu dibuat Perda yang dapat mengikat perusahaan-perusahaan yang memiliki alat berat untuk segera mengeluarkan dan mendayagunakan alat-alatnya tersebut jika terjadi bencana.

"Begitu ada bencana darurat maka tidak harus bertele-tele, tidak mesti ditelepon berkali-kali, tapi segera keluarkan alat-alat berat dan kalau ada pengeluaran dihitung belakangan," tegasnya.

Bahkan, lanjutnya seharusnya perusahaan itu tidak perlu menagihkan biaya apabila memiliki tanggungjawab sosial. "Perda harus dikeluarkan untuk ini dan mengikat," paparnya.

Dalam peninjauan ke kabupaten Pariaman, Presiden mendengarkan paparan Bupati Pariaman Muslim Kasim dan Wali Kota Pariaman Muklis R tentang dampak gempa di daerah tersebut.

Pariaman yang mengalami kerusakan terparah, 207 tewas, korban dirawat 336 orang dan belasan ribu rumah hancur. Di kabupaten Pariaman 80 persen bangunan rumah penduduk hancur.  (koh)