Jakarta, Menkokesra.go.id : Presiden menginginkan dana tanggap darurat Rp 100 miliar yang telah dikeluarkan pemerintah pusat untuk menangani dampak gempa di Padang mengalir cepat tanpa ada hambatan birokrasi.

RUMGA KEPRESIDENAN/ABROR RIZKI

 

DI LOKASI GEMPA:  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meninjau lokasi gempa di Padang, Sumatera Barat, Kamis (1/10).

 "Yang penting uang itu betul digunakan, jangan ada menyimpang ke sana kemari. Itu neraka, dosanya besar," katanya.

 "Dana Rp 100 miliar harus mengalir, jangan ada birokrasi lagi. Ini darurat, kecepatan penting," katanya menegaskan.

Meski birokrasi dinomorduakan demi kecepatan untuk mengalirkan dana dalam kondisi tanggap darurat, Presiden mengingatkan, dana bencana itu harus dipakai sebagaimana mestinya tanpa ada penyelewengan.

 Ucapan Yudhoyono itu langsung disambut tepuk tangan puluhan warga yang menyimak arahannya. Namun, Kepala Negara juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah curiga kepada pemerintah dalam hal penggunaan dana bencana.

Dalam arahannya, Presiden menyebutkan dana tanggap darurat yang disediakan pemerintah sebesar Rp 100 miliar untuk segala kegiatan menyelamatkan jiwa dilakukan dalam waktu dua bulan. Namun, apabila tahap tanggap darurat bisa selesai kurang dari dua bulan, maka tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dimulai dengan dana baru yang besarnya akan ditentukan kemudian oleh pemerintah.

Dalam arahannya Yudhoyono juga meminta kepala daerah mulai dari gubernur, bupati/walikota untuk langsung turun bekerja, meninjau daerah terkena bencana dan memenuhi kebutuhan para pengungsi. "Saya tidak suka dalam keadaan begini pemimpin malah di belakang meja, tidak turun dan bekerja mengatasi solusi," katanya.  

Menurut dia, dalam keadaan darurat bencana, masyarakat harus ditenangkan dengan cara pemimpin menunjukkan bahwa mereka bekerja. Yudhoyono juga meminta agar para pejabat daerah terus-menerus memberi penjelasan kepada publik tentang tahap penanganan bencana dan pemulihan kondisi.

Sebagai contoh, Presiden mengatakan, gubernur dan bupati/wali kota seharusnya bisa menjelaskan kepada warga agar tidak perlu membeli BBM dalam jumlah berlebihan karena stok BBM di kota Padang dan sekitarnya cukup aman.

Di semua SPBU yang dilewati oleh rombongan presiden dalam perjalan dari Padang ke Pariaman, antrean warga yang berebut membeli BBM mencapai 2,0 km. Bahkan, beberapa SPBU harus tutup karena kehabisan persediaan bensin.

Presiden mengatakan, ia telah memerintahkan Gubernur Sumbar dan Wali Kota Padang untuk memberi penjelasan kepada publik agar tidak panik membeli BBM karena sebenarnya persediaan cukup.  (KOH)